SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat distribusi bahan pokok antardaerah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan ratusan produsen dan pembeli (offtaker) serta memperluas kerja sama antardaerah guna memastikan pasokan komoditas pangan tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penguatan distribusi pangan antardaerah menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” kata Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti ratusan produsen dan offtaker komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, hingga minyak goreng.
Menurut Luthfi, kondisi inflasi Jawa Tengah saat ini relatif terkendali. Namun, capaian tersebut harus terus dijaga di tengah tekanan fiskal dan dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok serta harga pangan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah juga harus memastikan kebutuhan masyarakat di dalam daerah terpenuhi sebelum memasok kebutuhan ke wilayah lain. Karena itu, distribusi pangan antarkabupaten/kota perlu diperkuat melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.
“Perlu ada sinergi pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M Nur Nugroho mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi adalah efisiensi distribusi. Karena itu, pertemuan antara produsen dan offtaker menjadi langkah strategis untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam forum tersebut tercatat sebanyak 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah terlibat dalam penjajakan kerja sama perdagangan komoditas pangan.
Dari sisi permintaan, komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dengan 30 peminat, disusul cabai 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, dan telur tiga peminat.
Sementara dari sisi pasokan, cabai didukung oleh 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, serta minyak goreng dua produsen.
Sejumlah daerah mencatat potensi kerja sama yang cukup tinggi. Kabupaten Klaten dan Kota Semarang masing-masing memiliki 11 potensi kerja sama dari sisi kebutuhan. Disusul Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo dengan masing-masing tujuh potensi kerja sama.
Adapun dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi pasokan terbesar melalui sembilan peluang kerja sama. Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing mencatat tujuh peluang kerja sama.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan perdagangan pangan. Di antaranya kerja sama komoditas beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang.
Selain itu, pemerintah daerah di wilayah Banyumas Raya menandatangani kerja sama untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Melalui penguatan kerja sama antardaerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap distribusi pangan semakin efisien, pasokan lebih merata, harga tetap stabil, serta inflasi daerah dapat terus terkendali. ***
