SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) dari ancaman abrasi dan rob yang kian meningkat akibat perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman mangrove secara masif, penguatan program Gerakan Mageri Segoro, hingga pengendalian faktor-faktor yang memicu kerusakan lingkungan pesisir.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Pantai Tirang, Kota Semarang, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Luthfi, seluruh kawasan pesisir Pantura membutuhkan perhatian serius karena menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar, terutama abrasi dan rob yang terus mengancam permukiman warga serta infrastruktur di wilayah pantai.
“Semua garis pantai Pantura harus kita rawat, karena memang robnya sangat tinggi sekali, termasuk abrasi,” kata Luthfi.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng melakukan penanaman 200 batang cemara laut dan 2.750 batang mangrove di Pantai Tirang. Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di 16 lokasi pesisir pada 16 kabupaten/kota dengan total 92.290 bibit mangrove dan tanaman pesisir.
Penanaman tersebut merupakan bagian dari Gerakan Mageri Segoro yang diinisiasi Pemprov Jateng sebagai upaya memperkuat benteng alami pesisir dari ancaman gelombang laut dan abrasi.
“Mageri Segoro itu segoro yang dikasih pager. Artinya, laut kita harus kita pagari,” ujarnya.
Luthfi menjelaskan, mangrove memiliki peran penting dalam menjaga garis pantai, mengurangi dampak gelombang laut, serta melindungi kawasan pesisir dari kerusakan yang lebih parah. Karena itu, program penanaman harus diikuti dengan perawatan yang berkelanjutan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), instansi terkait, pengelola kawasan industri, komunitas lingkungan, serta masyarakat turut mengawasi dan merawat tanaman yang telah ditanam, terutama menjelang musim kemarau.
“Kalau tanam terus ditinggal, besok mati. Ini apalagi kita tanam sekarang, besok musim kemarau. Dicek. Kalau tidak bisa bertahan, tiga hari sekali minimal dilakukan pengecekan. Mati, kita ganti,” tegasnya.
Selain abrasi dan rob, Pemprov Jateng juga menaruh perhatian pada persoalan penurunan muka tanah yang dinilai turut memperparah kerentanan wilayah pesisir. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah pengambilan air tanah secara berlebihan.
Karena itu, Luthfi meminta evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan air tanah dilakukan secara lebih intensif guna mencegah dampak yang semakin luas di kawasan Pantura.
“Perda air tanah segera dilakukan evaluasi. Jangan setahun kelamaan. Tiga bulan sekali evaluasi,” katanya.
Untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat pesisir sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui BUMD serta pemanfaatan teknologi desalinasi.
“Daerah Pekalongan, Demak, Pati, yang pantainya para nelayan, kita kasih desalinasi. Air payau kita ubah menjadi air tawar,” ujarnya.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim tersebut juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Menurut Luthfi, keberhasilan menghadapi ancaman abrasi, rob, dan dampak perubahan iklim tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Lingkungan hidup itu merupakan suatu kebersamaan yang harus kita jaga,” katanya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jateng berharap ketahanan kawasan pesisir Pantura terhadap dampak perubahan iklim dapat terus diperkuat, sekaligus melindungi ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada wilayah pantai. ***
