SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kenaikan capaian dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Jawa Tengah kini menempati peringkat ketiga nasional, naik satu tingkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi keempat.
Kenaikan tersebut diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Semarang, Kamis (21/5/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan capaian itu menjadi sinyal positif bahwa kualitas demokrasi dan partisipasi publik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin itu saat mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kenaikan indeks demokrasi tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap terbuka. Ia menilai demokrasi tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.
Gus Yasin menjelaskan, salah satu faktor yang mendukung peningkatan IDI Jawa Tengah adalah semakin terbukanya akses pelayanan publik dan kanal pengaduan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai kritik, saran, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi serta membantu pemerintah membaca persoalan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat membantu kami mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama di sektor ekonomi. Dalam penilaian IDI, kondisi ekonomi masyarakat dan dampak keberadaan industri terhadap lingkungan sosial turut menjadi variabel penting.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mendorong dunia usaha untuk ikut berperan dalam memperkuat demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi capaian Jawa Tengah yang berhasil naik ke peringkat tiga nasional.
Menurut dia, kenaikan tersebut menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah dalam memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.
Namun demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menegaskan bahwa kualitas demokrasi kini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, IDI telah masuk dalam RPJMN, RPJPN, hingga RPJMD daerah, sehingga kualitas demokrasi akan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” ujarnya.
Sonny menambahkan, kualitas demokrasi sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik.
Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki indeks demokrasi lebih rendah.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada peningkatan inklusivitas, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya. ***
