JAKARTA, obyektif.tv – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diikuti dengan kebijakan yang selaras dan implementasi yang konsisten di tingkat kementerian dan lembaga.
Menurut Samuel, komitmen tersebut merupakan tujuan yang nasionalis dan perlu didukung. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya menyetujui dan mendukung pembicaraan beliau bahwa pemerintah harus menyejahterakan masyarakat. Dengan berbagai presentasi beliau, tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat. Itu sesuatu yang menurut saya nasionalis sekali,” kata Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Samuel menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026.
Samuel mengatakan, masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara visi yang disampaikan Presiden dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Karena itu, sinkronisasi kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga menjadi hal penting agar arah pembangunan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kondisi tersebut juga menjadi bagian dari tugas pengawasan DPR RI. Komisi VII, kata Samuel, akan memastikan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam program yang dapat direalisasikan.
“Menjadi tugas Komisi VII untuk melakukan pengawasan apakah yang beliau sampaikan dengan heroik ini kemudian di berbagai kementerian mereka bisa merealisasikannya,” ujarnya.
Selain keselarasan kebijakan, Samuel menyoroti persoalan anggaran yang dinilai turut memengaruhi kapasitas kerja sejumlah kementerian mitra Komisi VII. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ekonomi kreatif.
Samuel menilai ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar program pengembangan sektor tersebut dapat berjalan optimal.
“Banyak dari mitra kami ini terhambat kapasitas kerjanya karena anggaran yang dipotong. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif ini diharapkan sebagai the new engine of growth,” jelasnya.
Menurut Samuel, ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda. Potensi tersebut, kata dia, perlu didukung kebijakan yang konsisten serta pengalokasian anggaran yang sesuai dengan target pemerintah.
Selanjutnya, Samuel akan mencermati alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Ia menilai struktur anggaran tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana visi pemerintah diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret.
“Kita tunggu nanti, kita lihat mata anggarannya seperti apa. Kalau memang masih sama, mungkin nanti komentar kita akan berbeda,” pungkasnya. ***
