Jawa Tengah Jadi Pilot Project Penguatan Kemitraan MBG

SEMARANG, obyektif.tv – Keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah pusat menjadikan daerah ini sebagai percontohan (pilot project) penguatan kemitraan antara sektor perikanan, UMKM, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara, menyatakan dukungan Jawa Tengah terhadap program MBG dinilai sangat kuat, baik dari sisi jumlah SPPG maupun kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

“Banyak dapur SPPG di Jawa Tengah telah tersertifikasi dan aktif menggandeng UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku,” ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kemitraan MBG di Ghradhika Bhakti Praja, Senin (13/4/2026).

Ia mengungkapkan, potensi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai 9,63 juta orang atau sekitar 11 persen dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Sementara itu, sekitar 3.800 SPPG telah beroperasi dengan tingkat pencapaian pembangunan mencapai 97 persen dari target.

Dari sisi kualitas, lanjut Dandy, hampir 2.000 SPPG telah memiliki sertifikasi Sanitasi Laik Higiene (SLHS), ratusan lainnya mengantongi sertifikat halal, serta lebih dari 1.300 tenaga chef telah tersertifikasi. Selain itu, standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) mulai diterapkan di sejumlah SPPG.

“Kondisi ini menunjukkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan implementasi MBG yang masif, patuh, dan siap secara sistem,” katanya.

Menurutnya, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sekitar 70 persen anggaran program ini dialokasikan untuk pembelian bahan pangan, sehingga berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Dukungan infrastruktur di Jawa Tengah juga dinilai memadai. Tercatat lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dengan sekitar 6.200 di antaranya sudah beroperasi. Ekosistem tersebut dinilai mampu memperkuat konektivitas antara produksi pangan dan kebutuhan SPPG.

Dalam penguatan rantai pasok, sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama. Komoditas seperti lele, nila, patin, tongkol, dan tuna dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber protein yang terjangkau dan melimpah. Pemerintah pun mendorong agar ikan menjadi menu utama dalam program MBG, bukan sekadar pelengkap.

Penguatan sektor ini juga didukung melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah daerah, seperti Jepara, Pati, Kebumen, dan Purworejo. Secara nasional, pemerintah telah membangun 65 kampung nelayan dan menargetkan penambahan hingga mencapai sekitar 1.300 lokasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, pengembangan budidaya melalui sistem bioflok tematik telah dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Batang, Kendal, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Boyolali.

Di sisi lain, pelaku UMKM menyambut positif penguatan kemitraan tersebut. Pemilik usaha olahan ikan nila asal Banyumas, Sri Narsih, mengaku produknya mulai diminati untuk memenuhi kebutuhan menu SPPG.

“Saat ini produk kami sudah masuk ke beberapa SPPG. Permintaan meningkat, sehingga kami menambah pasokan bahan baku dari berbagai daerah di Jawa Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Hanung Triyono, menilai potensi perikanan di Jawa Tengah sangat besar karena didukung wilayah pesisir utara dan selatan.

Ia menegaskan, program MBG menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendorong hilirisasi produk perikanan.

“Penguatan kemitraan antara nelayan, pembudidaya, UMKM, dan SPPG diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor perikanan serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan,” pungkasnya. ***