JAKARTA, obyektif.tv – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena menilai keberhasilan pelaksanaan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2027 sangat bergantung pada eksekusi di lapangan serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Samuel menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Samuel, pidato Presiden banyak memuat harapan dan visi besar terkait kemandirian ekonomi nasional, termasuk penguatan hilirisasi industri dan pemberdayaan UMKM. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi program tersebut memerlukan pengawasan dan kerja bersama antara pemerintah dan legislatif.
“Yang terpenting adalah bagaimana eksekusinya di lapangan. Presiden sudah menyampaikan gagasan dan visi besar, tetapi implementasinya harus dikawal bersama, baik oleh kementerian, pemerintah daerah, maupun DPR,” ujar Samuel.
Ia menyoroti komitmen pemerintah untuk memperkuat pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Menurutnya, semangat yang sama seharusnya juga diterapkan dalam pengembangan sektor UMKM.
Samuel menilai UMKM memiliki potensi besar menjadi tulang punggung ekonomi nasional, namun membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing dengan industri besar.
“UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada inovasi dan sentuhan ekonomi kreatif agar produk memiliki nilai tambah dan mampu bersaing,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas produk UMKM, mulai dari rasa, mutu, hingga kemasan. Menurut dia, inovasi produk harus menjadi perhatian bersama agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri.
Selain itu, Samuel menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal perlu diperkuat dalam pengembangan produk UMKM, terutama dalam aspek kemasan dan identitas produk.
“Ciri khas budaya dan tradisi justru bisa menjadi kekuatan produk UMKM kita,” ujarnya.
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), Samuel mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyalurannya. Meski pemerintah menargetkan penyaluran ratusan triliun rupiah untuk mendukung UMKM, ia menilai persoalan utama saat ini adalah pendataan pelaku usaha yang belum terintegrasi dengan baik.
Ia mendorong pelaku UMKM untuk membentuk kelompok dan menyusun basis data yang jelas agar lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan dari pemerintah maupun DPR RI.
“Masalahnya sekarang ada pada data. UMKM sering berjalan sendiri-sendiri. Kalau datanya kuat dan terorganisasi, maka perjuangan untuk akses KUR juga akan lebih mudah dan masif,” kata Samuel. ***
