KENDAL, obyektif.tv – Layar lebar itu membentang di tengah kesederhanaan suasana lesehan Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2026) malam. Di atas tikar-tikar yang membumi, ratusan pasang mata—mulai dari mahasiswa, santri, remaja, aktivis lingkungan, warga setempat, hingga jemaah Sinau Bareng Gus Muis—larut dalam atmosfer yang khidmat sekaligus menggugah.
Malam itu, mereka tidak sekadar datang untuk menonton film. Mereka hadir untuk menyaksikan potret luka ekologis dan kemanusiaan dalam pemutaran film dokumenter investigatif “Pesta Babi: Koloniasme di Zaman Kita”. Selama lebih satu setengah jam, para peserta dibawa menyelami getirnya perjuangan masyarakat adat Papua Selatan yang tengah mempertahankan tanah leluhur mereka dari cengkeraman ekspansi industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN) berskala besar.
Usai layar meredup, acara tidak bubar. Kegiatan segera beralih rupa menjadi palagan gagasan yang hangat melalui “Ngaji Lingkungan dan Keberagaman”. Sebuah forum lintas iman dan budaya yang menghadirkan Pengasuh Madrasah Budaya Pungkuran Kiai Haji (KH) Abdul Muis (Gus Muis), Pendeta Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kendal Tri Atmojo, Abdul dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, aktivis perempuan Kendal Ema W, serta dua mahasiswa putra daerah asli Nabire, Papua Tengah, Bisto Dogomo dan Yamewa Tobai.
Dalam paparannya, KH Abdul Muis atau Gus Muis menegaskan bahwa film besutan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini adalah sebuah alaram penting bagi nurani manusia. Kegiatan nobar ini didesain sebagai ruang bersama untuk membangun kesadaran ekologis dari sudut pandang kemanusiaan dan agama.
“Yang perlu kita pelajari bukan hanya isi filmnya, tetapi bagaimana manusia harus menghargai alam dan menjaga bumi. Tagar #PapuaBukanTanahKosong harus diikuti dengan tagar #HutanBukanTanahKosong. Lingkungan harus diselamatkan, karena kerusakan seperti di Papua juga bisa terjadi di daerah lain,” tegas Gus Muis.
Gus Muis kemudian merefleksikan situasi ini dengan kisah profetik tentang Qarun yang diazab Allah SWT dengan ditelan bumi akibat keserakahannya mengeksploitasi alam. Kisah yang termaktub dalam Alquran tersebut menjadi bukti autentik bahwa Islam adalah agama ekologis yang menyeimbangkan konsep habluminallah (hubungan dengan Allah), hablumminannas (hubungan dengan manusia), dan hablumminal alam (hubungan dengan alam). Islam secara tegas mengharamkan perusakan alam dan mewajibkan manusia menjaga kelestariannya.
Napas ekoteologi Islam ini, lanjut Gus Muis, selaras dengan falsafah luhur Jawa: “Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara”. Sebuah prinsip yang mewajibkan manusia mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kelestarian dunia, sekaligus memberantas sifat angkara murka, keserakahan, serta ketamakan melalui tindakan nyata.
Senada dengan perspektif Islam dan Jawa, Pendeta GKJ Kendal Tri Atmojo menyuarakan keprihatinan yang sama dari sudut pandang teologi Kristiani. Ia menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai mandataris Allah yang wajib memelihara bumi, bukan merusaknya.
“Kita wajib menyuarakan keprihatinan yang dialami masyarakat Papua dan daerah-daerah lain akibat keserakahan sekelompok manusia terhadap alam mereka. Kita perlu mengingat dan mendukung gerakan #PapuaBukanTanahKosong,” ujar Pendeta Tri Atmojo.
Namun, diskusi malam itu mencapai titik kulminasi yang paling emosional ketika Bisto Dogomo angkat bicara. Mahasiswa Semester IV Jurusan Sejarah Unnes Semarang asal Nabire tersebut, didampingi rekannya Yamewa Tobai (mahasiswa Semester IV Jurusan Sejarah Undip Semarang), menyampaikan otokritik yang mendalam terhadap film tersebut.
Meski mengapresiasi keberanian “Pesta Babi” dalam memotret “kolonialisme” di tanah leluhurnya, Bisto menilai dokumenter tersebut belum maksimal membeberkan kenyataan sesungguhnya di Bumi Cendrawasih.
“Subjudul ‘Kolonialisme di Zaman Kita’ pada film tersebut kurang tepat. Sebab, kolonialisme yang sesungguhnya tidak pernah menjadi masa lalu; ia masih selalu dan terus berlangsung sampai sekarang di Papua. Di depan mata saya, penembakan dan pemerkosaan masih saja terjadi,” ungkap Bisto dengan nada getir.
Bisto dan Yamewa menaruh harapan besar agar bangsa Indonesia secara utuh membuka mata dan mengakui kedaulatan ruang hidup mereka melalui afirmasi nyata bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang tak bertuan.
Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” sendiri merupakan karya kolaboratif multidimensi yang diinisiasi oleh sejumlah lembaga kemanusiaan dan lingkungan, antara lain WatchDoc, Greenpeace, Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Ekspedisi Indonesia Baru, serta LBH Papua Merauke. Film berdurasi 1,5 jam ini digarap secara investigatif oleh jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono bersama antropolog sosial Cypri Jehan Paju Dale.
Dokumenter ini menyoroti dampak destruktif dari proyek food estate berskala masif serta ekspansi perkebunan sawit dan tebu di wilayah Papua Selatan, meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Proyek-proyek industri tersebut nyata-nyata telah merampas tanah adat dan memicu kerusakan ekologis yang mengancam eksistensi suku-suku asli seperti Suku Awyu, Marind, dan Muyu.
Judul “Pesta Babi” sendiri diambil sebagai simbol sakral ikatan kultural dan emosional yang erat antara masyarakat adat Papua dengan alam mereka.
Sebagai salah satu film dokumenter yang paling banyak diperbincangkan tahun ini, “Pesta Babi” berhasil memantik diskursus publik yang tajam karena menyentuh isu-isu sensitif, meliputi Konflik agraria dan hak masyarakat adat; Kerusakan lingkungan hidup dan deforestasi; Militerisasi di daerah konflik; serta Pertentangan antara narasi pembangunan ekonomi dan pelanggaran HAM.
Respons publik pun terbelah. Satu sisi memuji keberanian film ini dalam menyingkap tabir ketidakadilan yang jarang dibahas di ruang publik. Di sisi lain, kritik bermunculan dari pihak yang menganggap pendekatan film ini terlalu menyederhanakan kompleksitas situasi geopolitik dan sosial di Papua.
Kendati gelombang nobar film ini terus bergulir secara swadaya di berbagai komunitas, dinamika di lapangan tidak selalu mulus. Di beberapa lokasi, kegiatan pemutaran film ini dilaporkan sempat mengalami intimidasi hingga pembubaran paksa oleh pihak-pihak tertentu.
Namun, dari pelataran Madrasah Budaya Pungkuran Kaliwungu, pesan itu telah abadi disuarakan: bahwa merawat lingkungan adalah bagian mutlak dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardhi. ***
