BOYOLALI, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat infrastruktur irigasi dan sumber air sebagai langkah menjaga produktivitas pertanian serta mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Upaya tersebut menjadi perhatian utama dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah sentra pertanian.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Subosukowonosraten yang digelar di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026). Sejumlah kepala daerah di kawasan Solo Raya menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan sektor pertanian, mulai dari irigasi, embung, hingga sumur pantek untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga produktivitas pertanian harus terus dijaga.
“Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau 15,6 persen kebutuhan nasional berasal dari Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber-sumber air, kebutuhan irigasi, hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya.
“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” tegasnya.
Untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian, Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan TNI dalam program sumurisasi dan pipanisasi di daerah yang membutuhkan. Sementara Polri akan dilibatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki saat terjadi kekeringan.
“Khusus TNI terkait sumber, sumurisasi, dan pipanisasi. Untuk Polri nanti terkait tangki, karena lebih mobilitas,” ujarnya.
Sejumlah daerah sentra pangan menyambut baik langkah tersebut. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan daerahnya masih mencatat surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah yang selama ini menjadi penopang produksi pangan nasional.
“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menilai pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun lima tahun guna mengantisipasi kekurangan air saat musim kemarau.
“Untuk pertanian, kami lakukan pembangunan sumur pantek sebanyak 1.000 buah dalam kurun waktu lima tahun,” ujar Setyo.
Bupati Boyolali Agus Irawan juga meminta perbaikan jaringan irigasi, terutama di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra produksi sayuran. Menurutnya, keterbatasan pasokan air masih menyebabkan sebagian lahan hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun.
“Kami mohon perbaikan irigasi, karena masih ada beberapa tempat yang saat ini panen sekali atau dua kali. Harapannya nanti bisa panen tiga kali,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto melaporkan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton dengan cadangan beras daerah mencapai 57 ribu ton serta cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.
Selain memperkuat infrastruktur air, Pemprov Jawa Tengah juga menaruh perhatian pada berbagai persoalan yang memengaruhi produktivitas pertanian. Luthfi mengingatkan petani agar tidak menggunakan aliran listrik untuk mengendalikan hama tikus karena berisiko membahayakan keselamatan. Adapun terkait gangguan kera liar yang merusak tanaman pertanian di kawasan Merapi-Merbabu, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
“Kita akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” tegasnya.
Melalui penguatan irigasi, pembangunan sumber air, serta langkah mitigasi kekeringan yang terintegrasi, Jawa Tengah berharap mampu menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan kontribusinya sebagai salah satu penyokong utama produksi beras nasional. ***
