SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiagakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadapi puncak musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran, kekeringan, penurunan kualitas udara, hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menginstruksikan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta seluruh camat dan lurah agar meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak musim kemarau.
“Keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama kita bersama. Saya minta seluruh pihak, dari jajaran dinas hingga tingkat RT/RW, bergerak cepat melakukan mitigasi dan pemantauan secara ketat,” ujar Agustina, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau membutuhkan kolaborasi seluruh OPD dan dukungan aktif masyarakat. Karena itu, warga diimbau tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta mengaktifkan kembali ronda malam atau siskamling untuk memantau wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menerbitkan Surat Himbauan Nomor B/276/000.1.10/VII/2026 kepada seluruh kecamatan dan kelurahan. Selain itu, petugas melakukan inspeksi sistem proteksi kebakaran di sekitar 1.500 gedung serta mewajibkan rekomendasi proteksi kebakaran dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Patroli di lahan kosong yang rawan terbakar juga diintensifkan, khususnya pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB saat suhu udara mencapai puncaknya. Masyarakat yang menemukan indikasi kebakaran diminta segera melapor melalui Call Center 112 atau layanan WhatsApp resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
Di sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memperkuat upaya pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah dan membersihkan ilalang kering di sekitar permukiman. Bersama aparat wilayah, DLH juga memasang papan imbauan, memantau lokasi pembuangan sampah liar, serta melakukan pengangkutan sampah secara rutin.
Khusus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, DLH bersama Dinas Pemadam Kebakaran meningkatkan patroli pengecekan titik api, memasang imbauan larangan merokok, membagikan pamflet edukasi, serta melakukan penutupan sampah menggunakan metode cover soil. Pengendalian risiko juga dilakukan melalui pengelolaan gas metana (flaring), penyiraman area tumpukan sampah setiap dua hari sekali, serta pemasangan sistem pipa injeksi air di titik-titik rawan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus penyakit akibat cuaca ekstrem, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare.
“Ancaman kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berisiko memicu lonjakan penyakit seperti ISPA dan diare. Saya minta Dinkes bergerak cepat memastikan seluruh puskesmas siaga penuh melayani warga,” tegas Agustina.
Pemkot Semarang juga memastikan layanan kesehatan primer, ambulans kegawatdaruratan gratis, serta fasilitas kesehatan tetap beroperasi selama 24 jam. Ketersediaan obat-obatan, cairan medis, hingga dukungan kesehatan jiwa dipastikan mencukupi bagi masyarakat yang terdampak.
Selain memperkuat layanan kesehatan, Dinas Kesehatan meningkatkan surveilans penyakit, memperketat inspeksi sanitasi depot air minum dan tempat pengelolaan pangan, serta mengintensifkan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus untuk mengantisipasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Agustina juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan memeriksa instalasi listrik dan kompor gas secara berkala, menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR), mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.
Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh OPD yang didukung partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak musim kemarau, sehingga keselamatan warga, kelestarian lingkungan, dan pelayanan publik tetap terjaga secara optimal. ***
