SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah mulai menyiapkan penanganan permanen pascajebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selain perbaikan tanggul, langkah jangka panjang berupa normalisasi dan pelebaran sungai juga disiapkan untuk mencegah banjir kembali terulang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan kondisi banjir saat ini sudah terkendali dan genangan air di wilayah terdampak telah surut. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana juga telah melakukan penanganan darurat dengan menutup tanggul yang jebol.
“Penanganan sementara sudah dilakukan. Selanjutnya akan dibangun permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan normalisasi Sungai Plumbon melalui pelebaran aliran sungai. Proses pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai juga akan dilakukan guna mendukung proyek tersebut.
Suharyanto menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh warga terdampak bencana mendapatkan prioritas penanganan, terutama terkait kebutuhan dasar.
“Bantuan logistik sudah diberikan, mulai makanan, minuman, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau masih kurang akan kami tambah,” ujarnya.
Selain bantuan logistik, BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Sementara warga yang memilih tinggal mandiri akan mendapatkan bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Untuk warga yang lokasi rumahnya sudah tidak memungkinkan ditempati lagi karena rawan bencana, nanti akan dipikirkan hunian tetapnya,” kata Suharyanto.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan seluruh perangkat daerah langsung bergerak cepat sejak banjir terjadi. Penanganan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan hingga tingkat desa.
“Dinas Kesehatan turun melalui layanan Speling, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan pokok, dan Dinas PUPR membantu alat penanganan di lapangan,” ujar Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan senilai total Rp124 juta. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan, bantuan beras dan mi mocaf, layanan kesehatan dan obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah bagi warga terdampak banjir.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami juga berterima kasih atas dukungan BNPB dalam penanganan bencana di Jawa Tengah,” kata Luthfi. ***
