JAKARTA, obyektif.tv – Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka secara rinci data realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, termasuk keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program tersebut.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM, Senin (18/5/2026).
Samuel menanggapi paparan Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, yang menyebut jumlah UMKM yang terlibat sebagai supplier program MBG meningkat dari 18.614 UMKM pada 2025 menjadi 57.600 UMKM pada semester pertama 2026.
Menurut Samuel, peningkatan tersebut perlu disertai keterbukaan data agar masyarakat mengetahui secara langsung realisasi program di lapangan.
“Persisnya di daerah mana, pelaku-pelakunya siapa, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Ini penting supaya masyarakat tahu bahwa program ini benar-benar berjalan,” ujarnya.
Ia meminta Kementerian UMKM menjelaskan secara detail jenis UMKM yang terlibat, nilai transaksi yang diterima pelaku usaha, hingga wilayah penyebaran penerima manfaat program MBG.
Selain itu, Samuel juga menyoroti fasilitas publik dan pasar yang disebut telah disediakan pemerintah untuk membantu pemasaran produk UMKM di daerah.
Menurutnya, informasi mengenai lokasi fasilitas tersebut dan mekanisme bagi UMKM untuk ikut bergabung harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan hanya menjadi paparan saat rapat dengar pendapat. Masyarakat perlu tahu bagaimana cara ikut berpartisipasi dalam program yang dibantu pemerintah melalui Kementerian UMKM,” katanya.
Samuel menilai keterbukaan informasi juga penting untuk mengimbangi berbagai sorotan negatif terhadap pelaksanaan program MBG yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi upaya membangun ekosistem ekonomi baru di Indonesia.
Menurut Maman, program tersebut berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp300 triliun yang langsung menyentuh masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan supplier daerah.
Ia menyebut supplier yang terlibat dalam program MBG berasal dari berbagai sektor, mulai dari bahan baku kering seperti minyak goreng, tepung, dan kecap, hingga bahan pangan segar seperti beras, telur, ayam, tempe, tahu, sayur mayur, dan buah-buahan.
“Yang perlu diawasi bersama adalah apakah keterlibatan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok dapur umum MBG benar-benar dibuka seluas-luasnya,” ujar Maman. ***
