JAKARTA, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan ini diberikan atas upaya pemerintah daerah menggabungkan bantuan sosial dengan program pemberdayaan untuk mendorong masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan nasional terhadap komitmen Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi seusai acara.
Berdasarkan data per Maret 2026, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,39 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk memastikan pengentasan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga perlu membuka akses masyarakat terhadap pelatihan, permodalan, dan kesempatan kerja.
Luthfi menegaskan, pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sektor swasta agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya yang dikembangkan Pemprov Jateng adalah program Kecamatan Berdaya. Program tersebut telah menjangkau 145 titik untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pelayanan pemerintah hingga tingkat desa.
Pemprov Jateng juga menggandeng 177 perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Keterlibatan akademisi diharapkan membantu mengidentifikasi persoalan di masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pengurangan kemiskinan.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita gandeng collaborative government dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus dengan KKN tematik. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ujar Luthfi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menerapkan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.
Strategi pertama adalah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan rentan. Kedua, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa dampingan, yang telah berjalan lebih dari lima tahun.
Adapun strategi ketiga ialah memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan instansi vertikal.
Menurut Syamsudin, strategi tersebut dijalankan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta pemanfaatan program Baznas. Program pemberdayaan juga menyasar masyarakat usia produktif, termasuk generasi muda yang membutuhkan keterampilan dan akses ke dunia kerja.
“Istilah Jawanya adalah keroyokan. Jadi ada pelatihan, ada pemberian modal, baik dari pemerintah, CSR, termasuk dari Baznas. Sasarannya juga masyarakat yang produktif, termasuk pemuda yang butuh pembekalan atau untuk menggandengkan dengan perusahaan atau usaha lain agar berdaya,” jelasnya.
Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah pemerintah kabupaten di provinsi tersebut turut memperoleh penghargaan dalam ajang yang sama. Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan mendapat penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.
Luthfi menilai penghargaan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Tidak kalah pentingnya, ada beberapa kabupaten yang mendapatkan penghargaan. Artinya, ini bukti bahwa output kegiatan pembangunan adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, Mandaya Award menjadi simbol transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut dia, upaya pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Salah satu upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat ialah menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat.
“Di balik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini ada peran orang-orang, akademisi, serta komitmen pemerintah daerah dan swasta untuk terjun bersama. Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” kata Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin.
Pemprov Jateng berupaya mempertahankan tren penurunan kemiskinan melalui penguatan bantuan sosial dan program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan tidak hanya tercermin dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kemandirian ekonomi. ***
