SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Kota Semarang mempercepat pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan layanan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat melakukan kunjungan lapangan di Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Jumat (10/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Agustina berdialog langsung dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kebutuhan hunian layak, layanan kesehatan, hingga persoalan infrastruktur pengairan menjadi fokus penanganan Pemerintah Kota Semarang.
Salah satu program yang dipercepat adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada 2026, Pemkot Semarang menargetkan penyelesaian 2.500 unit RTLH yang didukung pembiayaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Prioritas utama di tahun ini, kami menargetkan penyelesaian 2.500 unit RTLH untuk kita bereskan bersama. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan 1.500 unit, dan kami mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 1.000 unit, serta stimulan dari pemerintah provinsi,” ujar Agustina.
Menurutnya, apabila kebutuhan perbaikan rumah warga masih melebihi kuota yang tersedia, Pemkot Semarang akan menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh bantuan.
Selain mempercepat perbaikan RTLH, Pemkot Semarang juga memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat. Agustina meminta jajaran Puskesmas lebih aktif melakukan pelayanan jemput bola setelah menerima laporan adanya warga yang mengalami stroke dan membutuhkan penanganan segera.
“Saat meninjau lingkungan tadi, saya melihat ada beberapa hal yang harus segera diintervensi. Masyarakatnya juga secara kesehatan saya minta dicek. Saya berharap jajaran Puskesmas lebih rajin turun ke lapangan. Tadi ada laporan warga yang terkena stroke dan saya minta segera ditangani dengan cepat,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Agustina menemukan adanya penyempitan saluran air menuju area persawahan serta ukuran pintu air yang tidak lagi memadai. Kondisi tersebut menyebabkan air sungai melimpas ke permukiman warga sebelum mengaliri lahan pertanian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wali Kota menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang melakukan normalisasi saluran, memperlebar jalur aliran air, serta mengganti pintu air dengan dimensi yang lebih besar agar sistem pengairan berfungsi optimal sekaligus mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman.
“Ada kendala saluran yang menyempit dari sungai ke pintu menuju sawah, dimensinya agak kecil sehingga memicu limpasan ke permukiman. Saya sudah meminta Dinas PU untuk mengecek dan memperlebar saluran tersebut. Pola penanganannya adalah dengan mengganti pintu air yang lama dengan dimensi yang jauh lebih besar agar pengairan sawah lancar tanpa merendam rumah warga,” jelasnya.
Agustina menegaskan, peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang menghadirkan layanan publik yang lebih responsif. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog bersama warga, pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat. ***
