KARANGANYAR, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan elpiji di wilayahnya dalam kondisi aman. Bahkan, stok yang tersedia saat ini mencapai enam kali lipat dari kebutuhan normal masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa per 7 April 2026 stok elpiji di Jawa Tengah tercatat sebesar 14.833 metrik ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026), bersama Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto.
“Sudah kita lakukan pengecekan. Ketersediaan elpiji di Jawa Tengah sangat cukup, bahkan hampir enam kali lipat dari kondisi normal,” ujar Luthfi.
Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir ataupun melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah juga mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan maupun pelanggaran hukum lainnya.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, Pemprov Jawa Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terus melakukan pengawasan, khususnya terhadap penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram.
Luthfi menekankan, elpiji bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.
“Jangan sampai elpiji 3 kg digunakan untuk usaha besar seperti laundry atau perusahaan. Itu akan kita tertibkan, termasuk praktik ilegal seperti penyuntikan dan penimbunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, distribusi elpiji di Jawa Tengah didukung oleh sekitar 54.235 pangkalan atau sekitar 21 persen dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kilogram.
Pengawasan distribusi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar dinamika di lapangan dapat segera direspons. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp18.000, dengan pengecualian di wilayah tertentu.
Luthfi memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau ada yang menimbun atau melakukan praktik ilegal, akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Fanda Chrismianto mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan elpiji secara bijak dan tidak berlebihan.
“Tidak ada pengurangan kuota. Kami hanya mengimbau penggunaan secara wajar dan efisien,” kata Fanda. ***
