SEMARANG, obyektif.tv — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, IWAPI diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha hingga ke tingkat internasional.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Jawa Tengah periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (24/7/2026).
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang bagi IWAPI untuk memanfaatkan berbagai aset daerah yang memiliki potensi ekonomi. Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut harus diiringi dengan sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya business to business, jangan hanya mencari keuntungan. IWAPI harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di mana organisasi ini berada,” tegasnya.
Ia menilai Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang masih dapat dikembangkan, mulai dari aset pemerintah, kawasan perkebunan, hingga berbagai sektor unggulan di masing-masing daerah. Potensi tersebut, kata dia, perlu dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan IWAPI.
Karena itu, Luthfi meminta seluruh pengurus IWAPI aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan bersama.
“Datangi bupati dan wali kota. Tanyakan potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah. IWAPI harus hadir memberikan solusi dan manfaat,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan aset daerah, Luthfi juga mendorong IWAPI mengambil peran sebagai mitra pendamping bagi pelaku UMKM. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan kemasan, pemasaran, hingga membuka akses ekspor.
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada Triwulan I 2026 mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
“UMKM jangan hanya berkembang untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Jawa Tengah Ning Wahyu Astutik mengatakan kepengurusan sebelumnya berhasil memperluas jaringan organisasi dari 13 menjadi 35 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang kini telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jumlah anggota juga meningkat dari sekitar 900 menjadi hampir 3.000 orang.
Pada periode 2026–2031, IWAPI Jawa Tengah menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan transformasi digital melalui berbagai program pelatihan dan penguatan pemasaran berbasis digital.
“Kami ingin usaha anggota IWAPI naik kelas dan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Ning.
Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menambahkan, digitalisasi masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM perempuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPP IWAPI mengembangkan platform IWAPI Digital sebagai pusat informasi organisasi sekaligus sarana memperluas jejaring bisnis anggotanya.
Saat ini, IWAPI memiliki lebih dari 40 ribu anggota yang tersebar di 38 provinsi dan 259 kabupaten/kota. Organisasi tersebut juga terus memperluas jejaring internasional guna membuka peluang pasar ekspor bagi pelaku usaha perempuan Indonesia.
“Tujuan IWAPI adalah agar perempuan pengusaha, khususnya pelaku UMKM, benar-benar bisa naik kelas dan mampu bersaing di pasar global,” kata Nita. ***
