SEMARANG, obyektif.tv – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperluas agenda kolaborasi antardaerah dengan menyepakati tiga klaster kerja sama baru, yakni ketahanan energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall lintas provinsi.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi anggota FKD-MPU yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Tiga klaster baru itu melengkapi enam sektor kerja sama yang telah berjalan sejak 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Adapun 10 provinsi yang menandatangani kesepahaman bersama terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan hasil rapat kerja tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh daerah melalui evaluasi dan penyusunan langkah konkret di masing-masing wilayah.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing segera melakukan evaluasi, paparan, dan membahas implikasi hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Semarang.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas kabupaten/kota maupun antardaerah guna memperkuat stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Ia mencontohkan distribusi komoditas pangan dari Jawa Tengah, seperti cabai dan bawang merah, yang selama ini menyuplai banyak daerah. Namun, di sisi lain, harga di wilayah produsen sempat mengalami lonjakan.
Selain pangan, isu energi juga menjadi perhatian menyusul dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, yakni sekitar 62 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan enam rencana aksi yang telah disepakati pada 2025 berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi penambahan agenda kerja sama baru di sektor energi dan pengelolaan sampah.
“Energi ini menjadi PR bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” kata Bima Arya.
Terkait ketahanan pangan, ia menekankan pentingnya pembangunan konektivitas distribusi agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Menurutnya, kepala daerah perlu turun langsung menyelesaikan persoalan infrastruktur distribusi pangan.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan hasil rapat kerja gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026 untuk menyusun rencana aksi teknis di setiap bidang kerja sama.
Ia menjelaskan, dari enam klaster yang telah berjalan sejak 2025, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling progresif. Saat ini, 10 provinsi tengah mematangkan konsep paket wisata lintas daerah dalam satu jalur perjalanan terpadu.
Selain itu, kerja sama bidang pangan juga terus diperkuat melalui pertemuan 12 BUMD pangan dari 10 provinsi anggota. Salah satu agenda yang tengah disiapkan ialah dashboard pangan bersama yang memuat data stok dan harga bahan pokok secara real time. ***
