WONOSOBO, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat akan bahaya disinformasi yang semakin masif di era digital. Ia menekankan pentingnya sikap kritis dalam menyaring informasi agar hoaks tidak merusak persatuan dan menghambat pembangunan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq), Kabupaten Wonosobo, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebaran informasi yang tidak benar. Karena itu, masyarakat perlu diedukasi untuk mampu memilah informasi secara bijak.
“Kita harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai disinformasi menyebabkan perpecahan. Edukasi yang diberikan harus membangun, bukan memecah persatuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, hoaks bukan sekadar informasi keliru, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, upaya memerangi hoaks harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, media, komunitas digital, hingga masyarakat luas.
“Memerangi hoaks tidak mudah. Kita harus melakukan cek, recheck, dan final check sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” tegasnya.
Dalam forum yang diikuti pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online, relawan, serta berbagai komunitas tersebut, Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah. Ia menyebut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal, terutama di tengah dinamika global yang fluktuatif.
Selain itu, ia mendorong penerapan konsep aglomerasi wilayah sebagai strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Luthfi juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk menerapkan prinsip good and clean governance serta mengedepankan pelayanan publik.
“Birokrasi harus melayani. ASN dan pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus transparan, dan tidak alergi terhadap kritik,” pungkasnya. ***
