SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pelopor penerapan kurikulum perkoperasian untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Program tersebut diinisiasi sebagai langkah membangun kembali semangat ekonomi kerakyatan dan gotong royong melalui dunia pendidikan.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan insersi kurikulum perkoperasian itu menjadi terobosan baru yang kemungkinan merupakan yang pertama di Indonesia. Melalui program tersebut, nilai-nilai koperasi akan diperkenalkan sejak dini kepada siswa SD, SMP, hingga SMA.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sumarno saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sumarno menilai eksistensi koperasi di masyarakat mulai memudar. Padahal, koperasi memiliki sejarah panjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui Koperasi Unit Desa (KUD).
Menurutnya, tantangan koperasi saat ini bukan hanya persoalan bisnis, tetapi juga lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai dasar koperasi sebagai ekonomi berbasis kebersamaan.
“Koperasi sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Jateng ingin membangun pemahaman tersebut sejak masa sekolah agar lahir generasi yang memahami ruh koperasi dan mampu mengelolanya secara sehat di masa depan.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh SDM yang benar-benar memahami nilai koperasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi dukungan terhadap program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah daerah ingin memastikan kegagalan pengelolaan koperasi di masa lalu tidak kembali terulang akibat lemahnya kualitas SDM.
Gebrakan Jawa Tengah ini rencananya juga akan disampaikan kepada Menteri Koperasi agar dapat menjadi model penerapan pendidikan koperasi secara nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan kurikulum perkoperasian nantinya diterapkan di seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Menurut Dwi, materi perkoperasian selama ini belum mendapat porsi khusus dalam pendidikan formal, padahal pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an.
“Kami ingin mengangkat kembali bahwa pendidikan perkoperasian sangat penting. FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, sekaligus menghasilkan modul yang aplikatif,” jelasnya.
Kurikulum tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Untuk mematangkan konsepnya, FGD digelar selama tiga hari dan melibatkan 40 ahli kurikulum, unsur Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, serta praktisi koperasi.
Melalui program ini, Jawa Tengah optimistis dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui koperasi. ***
