BREBES, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berhasil mendorong kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit pada 2026. Usulan tersebut langsung disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kenaikan kuota tersebut meningkat dua kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar 25 ribu unit. Pemerintah meyakini tambahan kuota rumah subsidi akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar.
Menurut dia, dampak program perumahan tidak hanya dirasakan sektor properti, tetapi juga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, terlebih jika dibarengi program bedah rumah yang terus diperluas.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah, kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan perumahan menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang harus dikerjakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut dia, juga terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
Selain memperluas akses hunian, Luthfi turut menyoroti pentingnya kepastian tata ruang bagi pengembang perumahan. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, PT Bank Negara Indonesia melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, peminatan KPP tercatat mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Angka itu lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencapai sekitar Rp206 miliar.
Maruarar juga menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Jateng tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes juga mengalami peningkatan signifikan. Jika pada 2025 hanya menyasar 20 unit rumah, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” kata Maruarar.
Meski demikian, ia mengingatkan perbaikan rumah harus diiringi penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu merawat hunian yang telah direnovasi.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” ujarnya.
Dalam dialog bersama penerima manfaat KPP, seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp500 juta melalui BNI dengan bunga 6 persen, turun dari sebelumnya 12 persen. Ia juga menyebut proses pengajuan berlangsung cepat tanpa pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan semakin luas, pelaku usaha rakyat semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat. ***
