SEMARANG, obyektif.tv – Konsep Octa Helix dinilai menjadi salah satu kunci dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Pendekatan yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor tersebut dianggap mampu menjawab kompleksitas persoalan banjir yang dipengaruhi faktor alam, tata ruang, infrastruktur, hingga perilaku masyarakat.
Hal itu disampaikan Sriyana saat menanggapi kondisi banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah Kota Semarang, termasuk kawasan Ngaliyan. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial maupun dibebankan kepada satu instansi saja.
“Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi memakai pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus melihat bentang alam dari unit terkecil, yaitu tingkat kelurahan. Ada delapan unsur yang harus bergerak bersama dalam pendekatan Octa Helix,” ujar Sriyana, Jumat (29/5/2026).
Dalam konsep tersebut, berbagai pihak memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bertanggung jawab pada pengelolaan sungai besar, sementara pemerintah daerah menangani sistem drainase dan saluran lingkungan. Selain itu, akademisi, aparat keamanan, masyarakat, unsur politik, hingga media juga dilibatkan dalam upaya pengendalian banjir.
Sriyana menjelaskan, banjir yang terjadi di kawasan Ngaliyan beberapa waktu lalu dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi dan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat. Berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di wilayah tersebut mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari atau masuk kategori hujan lebat.
Menurutnya, bentuk DAS Ngaliyan yang cenderung membulat menyebabkan aliran air dari berbagai arah perbukitan berkumpul dalam waktu hampir bersamaan sehingga menghasilkan puncak debit yang tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan tata guna lahan di kawasan hulu, seperti alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman, serta berkurangnya area resapan air. Akibatnya, erosi meningkat dan material tanah terbawa ke hilir hingga menimbulkan sedimentasi yang menyumbat saluran drainase.
Selain faktor alam, Sriyana menilai persoalan sampah dan bangunan yang mempersempit bantaran sungai juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam konsep Octa Helix.
Ia juga mendorong penguatan kapasitas lingkungan di tingkat RT dan RW melalui program pengelolaan sampah mandiri atau Zero Waste. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di saluran drainase dan sungai.
“Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global serta bertindak lokal demi menjaga Kota Semarang dari ancaman banjir,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Agustina menyambut baik masukan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam upaya penanganan banjir di Kota Semarang.
Menurutnya, koordinasi dengan BBWS terkait pengerukan sungai utama terus berjalan seiring dengan upaya pembersihan saluran drainase oleh dinas teknis. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merawat saluran air di sekitar tempat tinggal masing-masing.
“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi lintas sektor. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat penting karena persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga perilaku dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Agustina. ***
