SALATIGA, obyektif.tv – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan program Food Estate di Papua. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan dari berbagai proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua PPI Jepang, Muhammad Rizal Pabuarany, dalam kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar pada Minggu (7/6/2026) di Jepang.
Menurut Rizal, film tersebut memberikan gambaran mengenai realitas yang dihadapi masyarakat adat Papua di tengah berbagai agenda pembangunan yang berlangsung.
“Setiap warga negara memiliki hak dasar yang harus dihormati, termasuk masyarakat adat Papua yang terdampak oleh berbagai kebijakan pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Kegiatan nobar tersebut turut didukung oleh Ikatan Pemagang dan Tokuteiginou Indonesia di Jepang (IPTIJ), Persatuan Mahasiswa Universitas Terbuka (PERMA UT) Jepang, serta Himpunan Mahasiswa Salatiga (HIPMAPA).
Dalam diskusi yang menyertai pemutaran film, berbagai pandangan terkait pembangunan di Papua mengemuka. Perwakilan Gugus Tugas Pemuda Katolik Papua, Melkior Ssitokdana, menilai pengembangan PSN yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan pertanian monokultur perlu dikaji secara kritis karena berpotensi mengabaikan sistem pangan lokal yang telah lama berkembang di Papua.
Menurut Melkior, kebijakan pangan nasional selama ini cenderung berorientasi pada beras sebagai indikator utama ketahanan pangan, sementara masyarakat Papua memiliki sumber pangan tradisional seperti sagu, keladi, ubi jalar, talas, dan berbagai tanaman lokal lainnya yang telah menopang kehidupan masyarakat selama berabad-abad.
Ia berpandangan bahwa pembangunan sektor pangan seharusnya diarahkan pada revitalisasi pangan lokal berbasis pengetahuan masyarakat adat.
“Sagu dan berbagai umbi-umbian tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku bioetanol, biodiesel, dan berbagai produk industri berkelanjutan,” katanya.
Melkior menambahkan, pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kedaulatan pangan masyarakat Papua.
Sementara itu, Analis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, Hani S. Sawasemariai, menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan setempat.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus berangkat dari pemahaman terhadap kondisi lokal serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan tanah dan alam sebagai bagian dari identitas budaya mereka.
Hani menegaskan bahwa masyarakat Papua pada dasarnya tidak menolak pembangunan. Namun, proses pembangunan perlu memastikan adanya manfaat yang nyata, rasa keadilan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Masyarakat di luar Papua sering melihat pembangunan dari angka dan capaian fisik, seperti panjang jalan yang dibangun atau besarnya investasi yang masuk. Namun masyarakat Papua hidup dalam konteks yang berbeda. Bagi sebagian besar masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan identitas, sejarah, ruang hidup, dan warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi,” ungkapnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo-Digoel, Simon Petrus Balagaize. Ia menyoroti berbagai dampak yang dirasakan masyarakat adat akibat pembukaan kawasan dalam proyek-proyek strategis nasional, khususnya terhadap ruang hidup dan keberlanjutan lingkungan masyarakat di Merauke.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk melihat pembangunan di Papua tidak hanya dari aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari perspektif sosial, budaya, lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut. ***
