SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah mempercepat penanganan permanen banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang dengan menyiapkan pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mencegah banjir berulang di kawasan rawan terdampak.
Penanganan dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengatakan pelebaran sungai menjadi solusi utama karena kapasitas Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya saat peninjauan lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5/2026).
Menurut Sudarto, penyempitan badan sungai serta kerusakan di wilayah hulu menjadi penyebab utama banjir yang berulang di kawasan tersebut. BBWS mencatat Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah merencanakan normalisasi Sungai Plumbon sepanjang sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan di titik-titik rawan limpasan dan tanggul jebol.
Untuk mendukung proyek tersebut, pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai terus dilakukan. Hingga saat ini, BBWS telah membebaskan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk pelebaran sungai.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan penanganan darurat juga terus dilakukan agar banjir tidak kembali meluas ke permukiman warga.
“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” katanya.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan logistik, air bersih, makanan, hingga kebutuhan harian terus disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak banjir.
BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya tidak lagi aman dihuni. Adapun warga yang memilih tinggal bersama kerabat akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Menurutnya, proses pembersihan lumpur dan material banjir kini terus dipercepat agar warga dapat segera kembali beraktivitas normal.
“Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.
Pemkot Semarang juga mulai mendata kebutuhan relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir seiring rencana pelebaran Sungai Plumbon tersebut. ***
