SEMARANG, obyektif.tv – Jawa Tengah dinilai sebagai provinsi paling progresif dalam pengembangan koperasi, khususnya dalam percepatan pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Penilaian tersebut disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, saat menghadiri Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah serta Rapat Kerja Wilayah 2026 di Wisma Perdamaian, Selasa (14/4/2026).
Menurut Ferry, Jawa Tengah menjadi daerah tercepat dalam pembentukan koperasi berbadan hukum. Ia menegaskan, pengembangan koperasi di wilayah ini tidak lagi sebatas penguatan kelembagaan, tetapi telah diarahkan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus pengungkit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Gerakan koperasi harus aktif, produktif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi tidak berhenti pada aspek legalitas, melainkan mampu beroperasi secara optimal dan membangun kolaborasi usaha. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah memasukkan produk UMKM lokal ke gerai koperasi desa/kelurahan melalui proses kurasi, inkubasi, hingga pembiayaan.
Selain itu, koperasi juga diarahkan masuk ke sektor produksi kebutuhan harian, seperti produk kebersihan dan pangan olahan, guna memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi simpul penguatan ekonomi kerakyatan dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam mendampingi pelaku usaha mikro di Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai sekitar 4,2 juta unit agar dapat naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah.
“Di sinilah koperasi harus hadir sebagai pendamping dan penggerak ekonomi rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar koperasi tidak bersifat eksklusif, melainkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat, termasuk menjadi alternatif solusi terhadap maraknya pinjaman online berbunga tinggi.
“Jika koperasi hidup dan aktif, masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir atau pinjol,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Hartini dikukuhkan sebagai pimpinan Dekopinwil Jawa Tengah.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, saat ini terdapat 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota. Total aset koperasi mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha Rp43,78 triliun dan imbal hasil kepada anggota sebesar Rp1,16 triliun.
Adapun penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus dipercepat. Dari total 8.523 unit, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi dan 1.466 di antaranya memiliki gerai fisik, atau sekitar 75,8 persen telah berjalan.
Ke depan, koperasi desa/kelurahan diharapkan berkembang menjadi pusat distribusi logistik sekaligus lumbung pangan lokal yang mampu menopang ekonomi desa.
Selain itu, Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong mengambil peran strategis dalam transformasi sumber daya manusia, digitalisasi koperasi, penguatan jaringan usaha, hingga advokasi perlindungan koperasi.
“Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama untuk membangun kesejahteraan dan keadilan,” pungkas Luthfi. ***
