SEMARANG, obyektif.tv – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak serikat pekerja dan buruh merayakan momentum tersebut secara konstruktif dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah.
Ajakan itu disampaikan saat silaturahmi dan dialog bersama perwakilan 78 serikat pekerja dan buruh se-Jawa Tengah di Truntum Gama, Kota Semarang, Senin (27/4/2026) malam.
Menurut Luthfi, peringatan Mayday merupakan momentum bersejarah bagi kalangan pekerja. Namun, ia menekankan agar peringatan tersebut tetap diisi dengan kegiatan positif tanpa mengurangi esensi perjuangan buruh.
“Pada Mayday nanti, mari adakan kegiatan yang konstruktif dengan tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah di tengah dinamika global yang turut berdampak hingga ke daerah. Menurutnya, persatuan dan soliditas antar elemen ketenagakerjaan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Luthfi mengingatkan, kondusivitas wilayah menjadi faktor utama dalam menarik minat investor. Ketidakstabilan situasi, kata dia, berpotensi mengganggu arus investasi.
“Begitu tidak kondusif, investasi di tempat kita akan terganggu,” tegasnya.
Selain faktor keamanan, kemudahan perizinan juga dinilai krusial. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus mendorong sistem perizinan yang cepat dan terintegrasi melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dengan konsep one gate system.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terhubung dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin pekerja dan buruh bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi ikut berperan dalam pengembangan perusahaan,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp110,02 triliun. Angka tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp37,64 triliun, serta investasi usaha mikro kecil (UMK) Rp21,52 triliun.
Realisasi tersebut mampu menyerap sekitar 340 ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga 5,37 persen.
Dalam forum itu, Luthfi juga menyerap berbagai aspirasi pekerja, mulai dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pesangon, hingga isu kesejahteraan buruh.
Kegiatan turut diisi dengan sosialisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menyasar pekerja dan buruh. Program tersebut difasilitasi oleh Bank Jateng bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jawa Tengah.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota serikat pekerja dan buruh.
“Harapannya dapat segera ditindaklanjuti sehingga pekerja dan buruh bisa mengakses perumahan dari program pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan DPD DSP Jahutindo Jateng, Deny Andriyanto, menilai dialog tersebut efektif dalam menyalurkan aspirasi pekerja.
“Bisa jadi pengingat bagi kita dan pemangku kepentingan,” katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan KSPN Jateng, Heru. Ia menilai komunikasi yang terbuka antara pekerja dan pemerintah mampu menjadi solusi tanpa harus selalu melalui aksi demonstrasi.
“Kami lebih mengedepankan komunikasi karena bisa disampaikan secara langsung kepada eksekutif yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya. ***
